Ribuan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat menggelar aksi massa di depan Kantor DPRD
Sumatera Barat, Kota Padang, Rabu (7/9/22). Aksi ini dilatarbelakangi oleh
keinginan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang menolak kebijakan
Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, yakni penetapan kenaikan harga BBM
bersubsidi pada per Sabtu (3/9/2022).
Gambar
1. Situasi saat Mahasiswa se-Sumatera
Barat berkumpul di jalanan dekat Kantor DPRD Sumatera Barat sebelum bertolak ke
depan pagar gedung untuk melancarkan aksi.
Aksi massa Mahasiswa Se-Sumatera Barat ini dimulai
dengan berkumpul bersama pada sekitar pukul 13.00 di jalanan dekat gedung
kantor dan bergerak serentak ke depan pagar Kantor DPRD Sumatera Barat yang
saat itu telah ditutup dan dijaga ketat oleh ratusan Polda serta Polri agar aksi
tersebut berjalan tertib. Kemudian, para perwakilan mahasiswa meminta diizinkan
bertemu dengan Ketua DPRD Sumatera untuk menyampaikan beberapa tuntutan. Adapun
4 isi tuntutan tersebut, yaitu:
1. Menolak kenaikan harga BBM
bersubsidi karena akan berdampak buruk pada perekonomian masyarakat yang baru
bangkit setelah pandemi.
2. Mendesak pemerintah untuk menunda
proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung pada masyarakat dan
dialihkan kepada subsidi BBM.
3. Mendesak pemerintah untuk mengatur
regulasi pemakaian BBM bersubsidi dan bertanggung jawab atas kebocoran subsidi
BBM di masyarakat.
4. Mendesak Menteri Keuangan melakukan
transparansi dana alokasi subsidi BBM.
Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya para ketua
BEM Se-Sumatera Barat diizinkan masuk ke dalam kawasan depan kantor DPRD
sebagai perwakilan mahasiswa untuk bertemu dengan Wakil Ketua DPRD. Salah satu
dari tiga Wakil Ketua DPRD, H. Irsyad Syafar, M.Ed. saat itu menyatakan bahwa
Ketua DPRD sedang menjalankan tugas di Payakumbuh sehingga tidak dapat ditemui.
Hal ini pun langsung menimbulkan kekecewaan dari para mahasiswa. Setelah
diminta untuk menghubungi Ketua DPRD melalui via telepon, akhirnya beliau
berjanji untuk dapat bertemu langsung dengan perwakilan mahasiswa pada Jumat
(9/9/22) pukul 13.00 siang.
Gambar
1. Situasi saat perwakilan Mahasiswa
Sumatera Barat (para Ketua BEM) berdiskusi dengan Wakil DPRD di depan Gedung
Kantor DPRD Sumatera Barat.
"Kita patut bersyukur karena pada sore ini sudah
selesai rekan-rekan mahasiswa menyampaikan aspirasi dan telah diterima langsung
oleh wakil ketua DPRD (H. Irsyad Syafar, M.Ed.). Kemudian juga, sudah ada janji
di mana Pak Ketua DPRD akan menerima perwakilan mahasiswa pada hari Jumat,
setelah salat Jumat, sebelum rapat paripurna, sekitar jam 1 hingga jam 2.
Mudah-mudahan ini bisa memuaskan para mahasiswa yang mewakili masyarakat
Sumatera Barat untuk menyampaikan aspirasinya," ujar Ketua Kapolda
Sumatera Barat saat diwawancarai setelah aksi dilakukan.
Selain itu, saat aksi berlangsung wakil ketua DPRD menyatakan
bahwa lembaga DPR/DPRD berbeda dari lembaga lainnya dan secara pribadi juga
menerima tuntutan mahasiswa dalam menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan
harga BBM. Hal tersebut tertuang dalam 2 dari 3 poin yang beliau sampaikan di
depan pagar Kantor DPRD. "….. Poin kedua perlu saya sampaikan karena tadi
sudah saya sampaikan kepada perwakilan mahasiswa bahwa lembaga DPRD tidak sama
dengan lembaga pemerintah yang lain, kepemimpinan di DPRD itu kolegtif kolegial
dengan 4 kepemimpinan yakni 1 ketua dan 3 wakil. Keempatnya sama kewenangannya,
sama tanda tangannya, sama-sama dapat bersurat ke presiden dan lainnya secara
aturan. Akan tetapi, karena adek ingin bertemu langsung dengan pribadi ketua
DPRD (Supardi), beliau sudah dikontak dan didengarkan oleh perwakilan mahasiswa
serta perwakilan media, beliau dapat dijumpai hari Jumat jam 1-2. Poin ketiga,
saya secara pribadi wakil rakyat dan PKS ingin menyampaikan sama menolak kenaikan
BBM karena kita semua sama merasakan akibat BBM ini, padahal baru 17 Agustus
kemarin adanya motto "Bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat", jika
seperti ini kita tidak bisa bangkit dan pulih," ujar H. Irsyad Syafar,
M.Ed. selaku Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat.
Meskipun dapat dikatakan tuntutan mahasiswa diterima,
mereka tetap berharap agar Ketua DPRD menepati janjinya untuk dapat bertemu
secara langsung di waktu yang disepakati serta menyampaikan ke pemerintah pusat
agar dapat mendengarkan aspirasi masyarakat untuk menurunkan kembali harga BBM
bersubsidi. "Semoga pendapat mahasiswa dan aspirasi masyarakat dapat
didengar oleh pemerintah", ungkap Leo, salah satu Mahasiswa Universitas
Bung Hatta saat diwawancarai setelah berlangsungnya aksi.
Gambar
3. Foto dokumentasi para Ketua BEM se-Sumatera Barat yang hadir saat aksi Tolak
Kenaikan BBM.
Noviana Sinta Dewi. S dan Putri
Gloria Armalia
UKPM Pena BEM KM FKM Unand
Generasi Aksatawani
Posting Komentar