Padang, UKPM PENA KM
FKM UNAND — Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas
(BEM KM UNAND) menjadi sorotan publik setelah mengunggah sebuah poster berisi
kritik terhadap Presiden Indonesia di media sosial. Poster tersebut memuat frasa
“Presiden Pakak”, yang kemudian memicu berbagai respons dari masyarakat.
Unggahan tersebut turut
mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, H. Andre Rosiade, SE.
yang menyampaikan komentarnya melalui media sosial. Menanggapi hal itu, pihak
BEM KM UNAND memberikan klarifikasi dan sanggahan terkait maksud unggahan tersebut.
Perdebatan yang terjadi
di ruang publik kemudian berlanjut dengan rencana kegiatan diskusi intelektual
terbuka di lingkungan Universitas Andalas. Andre menyatakan akan hadir dalam
diskusi tersebut untuk menyampaikan pandangannya secara langsung. Kegiatan yang
dilaksanakan pada Kamis, 09/03/2026, dengan melibatkan berbagai pihak sebagai
upaya menanggapi perkembangan isu.
Ia menyatakan bahwa
kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang sah dalam sistem demokrasi. Namun
demikian, kritik tersebut menurutnya perlu disampaikan secara objektif,
berimbang, serta memperhatikan etika dalam penyampaian ketika di ruang publik.
“Kritik terhadap
pemerintah itu sah dalam demokrasi. Silahkan saja, tetapi harus disampaikan
secara objektif dan dengan cara yang beradab” Ujar Andre Rosiade.
Selain itu, Andre juga
menyinggung sejumlah kondisi di Sumatera Barat. Ia menyampaikan keinginannya
untuk turut mendengar pandangan BEM KM UNAND terkait berbagai isu di daerah
tersebut, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, infrastruktur, hingga persoalan
sosial lainnya.
Dalam diskusi tersebut,
salah satu panelis, Dr. Indah Adi Putri, S.IP.,
M.IP.
menyoroti pentingnya peran kepemimpinan dalam mengelola berbagai aspirasi yang
muncul. Menurutnya, kepemimpinan harus hadir secara menyeluruh dalam sistem,
mulai dari presiden sebagai simbol negara hingga lembaga eksekutif, legislatif,
dan yudikatif. “Kita berada dalam satu sistem yang saling berkaitan. Jika ada
bagian yang tidak berjalan dengan baik, maka kinerja sistem akan tersendat.
Karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik. Harapannya, aspirasi mahasiswa
dapat ditampung secara lebih bijaksana melalui komunikasi yang konstruktif,”
tambahnya.
Suasana di luar
sekretariat BEM KM UNAND juga tidak kalah ricuh dan penuh perdebatan. Pasalnya,
banyak dari para mahasiswa yang mengeluh tidak dapat masuk ke dalam ruangan
akibat ukuran sekretariat yang terbatas. Para mahasiswa menyampaikan seharusnya
diskusi terbuka dapat dilakukan di lokasi yang dapat memadai untuk massa yang
besar. Menurut Ketua Umum DPM KM FEB UNAND, M. Aqib Warman, “Disini kita adalah
ruang bagi mahasiswa Universitas Andalas, tapi mahasiswa Universitas Andalas
sendiri pun tidak mendapatkan kesempatan yang sama didapatkan oleh
kampus-kampus lain disini”. Hal ini menjadi evaluasi besar untuk BEM KM UNAND
kedepannya untuk memilih lokasi yang tepat dalam mengadakan diskusi terbuka
dengan para tokoh politik. Selain itu, harapnya BEM KM UNAND dapat mewadahi KM
UNAND lainnya, tidak hanya sekedar melakukan diplomasi dengan kampus-kampus
lain. Namun, memang mewadahi mahasiswa Universitas Andalas dalam ruang
Universitas Andalas.
Reporter:
An-Nisa Salsabila,
Inaya Nadira S, dan Izzah Khairunnisa
Posting Komentar