RAPI 8 : Kelas VIP BPJS: Pilihan atau Ancaman Kesetaraan?





Kesehatan itu hak semua orang. Melalui BPJS, negara mencoba memastikan setiap warga, kaya maupun miskin, bisa berobat tanpa takut bangkrut. Tapi belakangan, muncul wacana soal naik kelas perawatan BPJS ke ruang VIP dengan membayar selisih biaya. Sekilas terdengar wajar, yang mampu bayar lebih akan dapat fasilitas lebih. Namun, benarkah sesederhana itu?


Bagi sebagian orang, kebijakan ini dianggap memberi keleluasaan. Pasien yang ingin kenyamanan ekstra bisa menambah biaya tanpa harus keluar dari skema BPJS. Rumah sakit pun diuntungkan karena bisa mengurangi antrean di ruang standar yang biasanya penuh.


Tapi di sisi lain, muncul kekhawatiran besar. Bukankah tujuan BPJS justru menghadirkan kesetaraan? Kalau ada kelas VIP, jangan-jangan publik akan menilai bahwa hanya yang “berduit” yang berhak mendapat layanan lebih manusiawi, sementara sisanya cukup di ruang seadanya. Lama-lama, layanan kesehatan terasa seperti barang dagangan, bukan hak dasar.


Dapat lebih berbahaya jika perhatian bisa bergeser dari akar persoalan kesehatan kita, gizi buruk, stunting, penyakit menular, pelayanan dasar di Puskesmas. Kalau pemerintah dan fasilitas kesehatan sibuk mengejar layanan VIP, bukan tidak mungkin program promotif dan preventif seperti perbaikan gizi justru tersisihkan. Padahal, mencegah selalu lebih murah dan lebih adil daripada sekadar mengobati.


Kebijakan VIP ini memang tidak harus ditolak mentah-mentah. Yang penting, perbedaan kelas jangan sampai menyentuh aspek medis. Diagnosis, obat, dan tindakan harus tetap sama mutunya. Aspek yang membedakan hanya kenyamanan ruangan misalnya jumlah pasien sekamar atau fasilitas tambahan.


Di saat yang sama, pengawasan ketat mutlak diperlukan. Negara tak boleh lengah membiarkan dana jaminan kesehatan lebih banyak lari ke layanan kuratif yang mewah, sementara Puskesmas kekurangan tenaga, obat, atau program gizi terbengkalai.


Akhirnya, kebijakan naik kelas VIP ini memang bisa memberi pilihan, tapi jangan sampai mengorbankan keadilan. Kesehatan masyarakat Indonesia tidak akan ditentukan oleh seberapa megah ruang rawat rumah sakit, melainkan oleh seberapa kuat layanan dasar dan seberapa sehat generasi yang tumbuh lewat gizi yang baik.


VIP boleh ada, tapi jangan lupa inti pelayanan kesehatan adalah kesetaraan. Jangan sampai yang sehat hanya mereka yang bisa membayar lebih.


Sumber

https://karosatuklik.com/peserta-bpjs-kesehatan-kelas-1-2-bisa-naik-kelas-ke-vip-ini-caranya/


Mahasiswa FKM UNAND





Post a Comment

Lebih baru Lebih lama